Padang , Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung dalam sepekan lagi menjadi perhatian serius di Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, tingkat partisipasi pemilih di provinsi ini pada pemilu sebelumnya hanya mencapai 62 persen, jauh di bawah target nasional sebesar 82 persen. Plt. Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menegaskan perlunya upaya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi.
“Dukungan kegiatan pendidikan politik, di mana Kesbangpol menjadi leading sector, ibaratnya sebagai political school, untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Audy saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Padang, Rabu (20/11/2024). Dalam Pilkada kali ini, kelompok milenial dan gen Z mendominasi dengan 51 persen dari total pemilih di Sumbar, tetapi rendahnya literasi politik menjadi tantangan tersendiri.
Audy menyoroti bahwa sikap apatis para pemilih muda disebabkan oleh minimnya literasi politik sejak dini. “Kenapa anak-anak muda kita acuh terhadap politik? Dulu waktu kita kuliah tidak boleh politisi masuk kampus. Akhirnya political knowledge kita, literasi politik anak-anak ini rendah karena merasa tidak ada pengaruhnya siapapun yang terpilih,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Erinaldi, berharap rapat koordinasi ini menciptakan sinergi antar-pihak demi memastikan kesiapan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar. “Kita berharap pada kegiatan hari ini kita akan mendapatkan sedikit informasi dari Forkopimda kita di Sumatera Barat, dari pelaksana pemilu, tentang kesiapan-kesiapan yang telah dilaksanakan dalam waktu dekat ini dan juga hal-hal yang mungkin perlu kita persiapkan untuk mengantisipasi sesuatu hal yang mungkin saja bisa terjadi,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai unsur Forkopimda se-Sumbar, OPD terkait, bupati/walikota, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan kejaksaan. Dalam diskusi panel, para peserta membahas berbagai isu strategis terkait Pilkada, mulai dari kesiapan teknis hingga langkah antisipasi terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi selama proses pemilihan berlangsung.
